Suara.com – Jaksa Penutut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas’ud 8 tahun penjara terkait dugaan penerimaan suap Rp 5,7 miliar dalam perkara pengaturan paket-paket pekerjaan TA 2020 dan 2021 di Kabupaten PPU. Ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp 4,179 miliar.

“Menyatakan Terdakwa I Abdul Gafur Mas’ud dan Terdakwa II Nur Afifah Balgis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu,” kata JPU KPK Ferdian Adi Nugroho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (22/8/2022).

JPU melanjutkan, “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Abdul Gafur Mas’ud berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.”

Abdul Gafur dinilai terbukti melakukan dakwaan pertama Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:
Kuasa Hukum Mantan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti Tuding JPU KPK Berhalusinasi

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Nur Afifah Balgis berupa pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa Ferdi.

Nur Afifah Balgis adalah Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan.

JPU KPK juga meminta majelis hakim untuk memberikan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Abdul Gafur Mas’ud.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Abdul Gafur Mas’ud berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 4.179.200.000,00 dikurangi dengan hasil lelang atas aset berupa sebidang tanah beserta sertifikatnya dan barang barang yang dibeli oleh Terdakwa II Nur Afifah Balgis berupa 1 buah Hermes Fragrance-Eau Des Merveilles, 1 buah shirt merek ZARA size M, dan 1 Hat-Bob Dior,” tambah jaksa.

Jika Abdul Gafur tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Baca Juga:
KPK Telisik Adanya Uang Masuk ke Kantong Pribadi Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dari BUMD

“Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ungkap jaksa.


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.