Pemerintah Australia mengatakan, Rabu (3/8), pihaknya yakin bahwa target pengurangan gas rumah kacanya akan diabadikan dalam undang-undang setelah merundingkan sejumlah perubahan dengan para senator dari luar jajaran pemerintahan baru.

Sebuah RUU untuk merealisasikan janji pemilu Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Australia sebesar 43 persen di bawah tingkat 2005 pada tahun 2030 adalah legislasi pertama yang diperkenalkan ke Parlemen ketika bersidang pekan lalu untuk pertama kalinya sejak pemilihan 21 Mei.

Pemerintah Baru Australia Yakin RUU Pengurangan Emisinya Disetujui Parlemen

PM Australia Anthony Albanese di Sydney, Australia, 8 Juli 2022. (Steven Saphore/Pool Photo via AP)

Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya telah memperoleh dukungan yang cukup agar RUU tersebut disahkan Senat tanpa mengubah komitmen 43 persen. “Saya sangat yakin bahwa RUU itu akan lolos Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat,” kata Albanese kepada wartawan.

Semua 12 senator dari partai Hijau, yang menginginkan pengurangan emisi 75 persen pada akhir dekade ini, telah setuju untuk mendukung RUU yang diamendemen, kata Adam Bandt, pemimpin partai itu. “Partai Hijau telah memperbaiki undang-undang iklim yang tadinya kami anggap lemah dan kami akan meloloskannya,” Bandt mengatakan kepada National Press Club.

“Tetapi perjuangan untuk menghentikan usaha Partai Buruh terkait penambangan batu bara dan gas baru terus berlanjut. Di Parlemen ini, satu-satunya hambatan untuk aksi iklim yang lebih kuat adalah Partai Buruh,” tambah Bandt.

Dengan dukungan Partai Hijau, RUU tersebut kini hanya membutuhkan dukungan salah satu dari enam senator lain yang tersisa untuk meraih mayoritas di Senat yang terdiri dari 76 kursi.

Albanese tidak mengatakan senator mana yang menjanjikan dukungan. Namun ia mengatakan para senator di luar jajaran pemerintahannya yang ikut memberi dukungan tidak mendapatkan “banyak hal yang mereka inginkan.”
”Kami membuat posisi kami sangat jelas. Akan ada beberapa amendemen yang disahkan di DPR yang masuk akal, yang konsisten dengan sikap kami,” kata Albanese. Partai Buruh memiliki mayoritas tipis di DPR.

Menteri Urusan Perubahan Iklim Chris Bowen mengatakan target pengurangan emisi yang ditegakkan secara hukum akan menanamkan kepercayaan pada bisnis untuk berinvestasi dalam energi bersih. ”Sekarang sangat jelas bahwa undang-undang kami akan disahkan oleh Parlemen,” kata Bowen. [ab/uh]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.