Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesingh bulan lalu mengatakan perekonomian negara kepulauan yang sarat utang itu telah “ambruk” karena kehabisan uang untuk membayar makanan dan BBM. Kekurangan uang tunai untuk membayar impor kebutuhan tersebut dan kegagalan membayar utang sebelumnya, membuat Sri Lanka mencari bantuan dari negara-negara tetangganya – India dan China – dan dari Dana Moneter Internasional IMF.

Wickremesinghe, yang mulai menjabat Mei lalu, menekankan tugas monumental yang dihadapinya ketika membalikkan perekomian, yang menurutnya sedang menuju ke “titik terendah.”

Wickremesingh dan Presiden Gotabaya Rajapaksa Sabtu lalu (9/7) setuju untuk mengundurkan diri di tengah meningkatnya tekanan dari para demonstran yang menyerbu kedua tempat tinggal tokoh itu dan membakar salah satu dari tempat tinggal mereka.

Mengapa Ekonomi Sri Lanka Ambruk dan Apa yang akan Terjadi?

Seorang pria memeriksa puing-puing kediaman pribadi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang dibakar oleh massa di Kolombo, Sri Lanka, Minggu 10 Juli 2022.

Warga Sri Lanka melewatkan makan karena kekurangan pangan dan harus antre berjam-jam ketika berupaya membeli BBM yang makin tak terjangkau. Hal ini merupakan kenyataan pahit bagi negara yang perekomiannya tumbuh cepat, dengan kelas menengah yang biasa tumbuh dan nyaman; hingga semakin memburuknya krisis tersebut.

Seberapa Serius Krisis di Sri Lanka?

Pemerintah Sri Lanka berhutang 51 miliar dolar dan tidak dapat membayar bung atas pinjamannya, apalagi mengurangi jumlah uang yang dipinjam.

Pariwisata, mesin penting dalam pertumbuhan ekonomi negara itu, telah tersendat karena pandemi dan kekhawatiran soal keamanan pasca serangan teror tahun 2019. Jatuhnya mata uang Sri Lanka hingga 80% membuat impor menjadi lebih mahal dan semakin memperburu inflasi yang sudah tidak terkendali. Menurut data resmi, harga makanan pokok telah naik 57%.

Walhasil Sri Lanka menuju kebangkrutan dan hampir tidak memiliki uang sama sekali untuk mengimpor BBM, susu, gas untuk memasak dan kertas toilet.

Korupsi politik juga menjadi salah satu masalah yang tidak saja terjadi di negara yang menghambur-hamburkan kekayaannya, tetapi juga mempersulit penyelamatan keuangan apapun bagi Sri Lanka.

Ibu-ibu rumah tangga antre untuk mendapatkan gas LPG di Kolombo bulan Juni lalu, sementara Sri Lanka dilanda krisis ekonomi parah (foto: dok).

Ibu-ibu rumah tangga antre untuk mendapatkan gas LPG di Kolombo bulan Juni lalu, sementara Sri Lanka dilanda krisis ekonomi parah (foto: dok).

Anit Mukherjee, ekonom dan mitra kebijakan di Center for Global Development di Washington mengatakan ke Associated Press bahwa bantuan apapun dari IMF atau Bank Dunia harus disertai persyaratan ketat untuk memastikan agar bantuan itu tidak salah kelola.

Namun Mukherjee juga mencatat bahwa Sri Lanka berada di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, sehingga membiarkan negara dengan signifikansi strategis semacam itu ambruk, merupakan satu pilihan.

Bagaimana Krisis Ekonomi di Sri Lanka Berdampak pada Warga?

Sri Lanka yang merupakan negara tropis biasanya tidak pernah kekurangan pangan, tetapi kini warga mulai kelaparan. Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan hampir sembilan dari sepuluh keluarga tidak makan sebagaimana mestinya atau menahan diri untuk tidak makan, sementara tiga juta warga menerima bantuan kemanusiaan darurat.

Sejumlah dokter menggunakan media sosial untuk mendapat bantuan persediaan peralatan dan obat-obatan yang penting.

Semakin banyak warga Sri Lanka yang mengupayakan untuk mendapatkan paspor agar dapat pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Sementara pegawai negeri sipil (PNS) diberi libur ekstra selama tiga bulan guna memberi mereka waktu untuk menanam tanaman bagi makanan keluarga mereka.

Singkatnya, orang-orang menderita dan putus asa untuk memperbaiki keadaan.

Mengapa Ekonomi Sri Lanka Ambruk?

Para ekonom mengatakan krisis itu berawal dari faktor domestik, seperti salah urus (mismanagement) selama bertahun-tahun dan korupsi. Sebagian besar kemarahan publik dipusatkan pada Presiden Gotabaya Rajapaksa dan saudaranya, mantan perdana menteri Mahinda Rajapaksa. Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri Mei lalu setelah demonstrasi anti-pemerintah selama berminggu-minggu yang akhirnya bergulir menjadi aksi kekerasan.

Beberapa tahun terakhir situasi ini semakin memburuk. Bom bunuh diri di gereja dan hotel saat perayaan Paskah tahun 2019 menewaskan lebih dari 260 orang. Insiden ini menghancurkan pariwisata, yang merupakan sumber utama devisa.

Melonjaknya utang luar negeri untuk proyek infrastruktur besar membuat pemerintah berupaya meningkatkan pendapatannya. Salah satunya dengan mendorong pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Sri Lanka. Pemotongan pajak ini baru diubah setelah kreditur menurunkan peringkat Sri Lanka, yang menghalangi negara ini untuk meminjam lebih banyak urang karena merosotnya cadangan devisa. Pandemi juga membuat dunia pariwisata Sri Lanka merosot.

Pada April 2021, Rajapaksa secara tiba-tiba melarang impor pupuk kimia. Dorongan untuk pertanian organik mengejutkan para petani dan menghancurkan tanaman padi, yang menjadi tanaman pokok di Sri Langka. Harga-harga kebutuhan pun mulai melonjak. Untuk menghemat devisa, impor barang lain yang dianggap sebagai barang mewah juga dilarang.

Perang Rusia di Ukraina sejak Februari 2022 mendorong harga pangan dan BBM lebih tinggi lagi.

Berbagai kendaraan harus antre panjang di Kolombo, Sri Lanka, sementara BBM sulit didapatkan di Kolombo, Sri Lanka (foto: dok).

Berbagai kendaraan harus antre panjang di Kolombo, Sri Lanka, sementara BBM sulit didapatkan di Kolombo, Sri Lanka (foto: dok).

Walhasil inflasi Sri Lanka mendekati 40% dan harga pangan naik hampir 60% Mei lalu.

Kementerian Keuangan Sri Lanka mengatakan negara itu hanya memiliki cadangan devisa yang dapat digunakan sebesar 25 juta dolar. Hal ini membuat negara itu tidak memiliki kemampuan untuk membayar impor, apalagi membayar miliaran utang.

Nilai rupee Sri Lanka melemah menjadi 360 rupee per dolar Amerika. Hal ini membuat biaya impor menjadi lebih mahal.

Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran pinjaman luar negeri bernilai sekitar tujuh miliar dolar yang jatuh tempo tahun ini, dari 25 miliar dolar yang harus dilunasi pada tahun 2026.

Bantuan Asing

Sejauh ini India telah memberikan kredit empat miliar dolar. Delegasi India telah datang ke Kolombo bulan Juni lalu untuk membicarakan lebih banyak bantuan,

tetapi Wickremesinghe memperingatkan agar negara itu tidak terlalu bergantung pada India.

“Sri Lanka menggantungkan harapan terakhir pada IMF,” demikian judul berita utama suratkabar Colombo Times. Pemerintah memang sedang berunding dengan IMF untuk rencana menerima dana talangan, di mana Wickremesinghe mengatakan kesepakatan awal sedianya tercapai pada awal musim panas ini.

Sri Lanka juga telah meminta bantuan dari China. Beberapa negara, antara lain Amerika, Jepang dan Australia juga telah memberi dukungan beberapa ratus juta dolar.

Sebelumnya PBB juga meluncurkan seruan publik untuk memberikan bantuan pada Sri Lanka. Sejauh ini proyeksi pendanaan hampir tidak menyentuh enam miliar dolar, yang diperlukan negara itu untuk bertahan selama enam bulan ke depan.

Dalam wawancara dengan Associated Press, Wickremesinghe mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak BBM dari Rusia dengan diskon yang lebih besar guna menutupi kekurangan BBM di dalam negeri. [em/jm]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.