Utusan khusus regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Sabtu (6/8), mengatakan kurangnya kepercayaan dan kemauan politik menghambat proses perdamaian Myanmar. Dan selama itu, ASEAN akan terus menghindari junta militer yang berkuasa, kecuali jika mereka melibatkan pihak oposisi dan membuat kemajuan nyata.

Prak Sokhonn, Wakil Perdana Menteri Kamboja dan ketua pertemuan menteri luar negeri regional pada minggu ini, mengatakan dia tidak akan menyerah pada Myanmar, meskipun dia melihat tidak ada keinginan dari pihak mana pun untuk menyerah dalam perjuangan mereka.

Kurangnya Kepercayaan, Kemauan Politik Belenggu Proses Perdamaian Myanmar

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn (kanan) di Phnom Penh pada 12 Juli 2022. (Foto: TANG CHHIN Sothy/AFP)

Prak Sokhonn mengatakan eksekusi junta baru-baru ini terhadap empat aktivis demokrasi Myanmar merupakan pukulan besar bagi setiap harapan perdamaian. ASEAN sepakat bahwa tanpa kemajuan di masa depan, posisinya di Myanmar harus dipertimbangkan kembali.

“Saya belum melihat ada tanda-tanda kemauan dari semua pihak untuk menghentikan pertarungan. Satu-satunya cara yang saya lihat sekarang adalah terus berjuang. Kenapa? Karena kurangnya kepercayaan,” katanya.

“Tanpa kepercayaan ini, perjuangan akan terus berlanjut dan proses politik tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada yang akan datang jika mereka takut akan nyawanya.”

Junta militer Myanmar menjadi cemooh dunia internasional karena tindakan represifnya terhadap lawan-lawannya. ASEAN telah melarang pihak militer mewakili Myanmar pada pertemuan internasional sampai mereka mulai melakukan rencana perdamaian.

Sebuah rencana perdamaian yang didukung PBB yang disetujui oleh pemimpin kudeta Myanmar dengan ASEAN pada tahun 2021 belum menunjukkan maju dan tetap menjadi satu-satunya proses diplomatik yang sedang berjalan.

Dalam sebuah pernyataan Jumat malam, junta Myanmar mengatakan anggota ASEAN tidak boleh ikut campur dalam urusannya, atau terlibat dengan “teroris” yang menentang aturannya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sudah jelas komitmen pihak militer terhadap proses perdamaian akan ditentukan oleh perkembangan di lapangan.

“ASEAN harus menghormati hak setiap negara anggota dan menahan diri dari campur tangan … subversi dan paksaan,” katanya, seraya menambahkan junta membuat “kemajuan penting” dalam upaya perdamaian. [ah]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.