Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma yang ditaksir mencapai Rp78 trilliun. Dugaan kerugian negara tersebut tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung di kompleks parlemen di Jakarta, Selasa (23/8), Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menjelaskan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp78 triliun.

Dia menambahkan modus operandi yang dilakukan adalah dengan menyerobot kawasan hutan lindung. Mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman memberikan izin lokasi dan izin usaha di kawasan hutan lindung seluas 37.095 hektare pada tahun 2004 dan tahun 2007 tanpa melalui kajian serta tim terpadu.

Dugaan Korupsi Lahan Rugikan Negara Rp78 Triliun 

Polisi hutan berpatroli di ekosistem Leuser dekat Kabupaten Subulussalam, Aceh, sebagai ilustrasi. (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Menurut Burhanuddin, tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta tanpa hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional, PT Duta Palma Group telah membuka lahan perkebunan dan memproduksi kelapa sawit. Namun tidak membuka perkebunan plasma sebesar 20 persen dari luas perkebunan sawit bagi masyarakat setempat.

Pemimpin Duta Palma Group itu juga menyuap Gubernur Provinsi Riau berinisial A.M agar membuat rekomendasi alih fungsi kawasan hutan lindung yang dikelola lima perusahaan milik Surya Darmadi tidak menjadi kawasan hutan di bawah kontrol Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengendalian perkebunan sawit dan penguasaan lahan yang tidak sah tersebut menghasilkan pendapatan bagi PT Duta Palma Group sebesar Rp600 miliar per bulan.

Burhanuddin merinci total kerugian negara sebesar Rp78 triliun itu sebagai berikut: kerugian berupa nilai produksi tandan buah sawit senilai Rp9,6 triliun, kerugian akibat kawasan hutan dibuka menjadi perkebunan sawit dan tidak menyetor PNBP serta denda sebesar Rp421,8 miliar, kerugian lingkungan senilai Rp69,1 triliun.

Foto udara perkebunan kelapa sawit di Batanghari, Jambi, 28 November 2018. (Foto: Antara/Wahdi Septiawan via REUTERS)

Foto udara perkebunan kelapa sawit di Batanghari, Jambi, 28 November 2018. (Foto: Antara/Wahdi Septiawan via REUTERS)

“Jumlah kerugian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara tersebut berdasarkan hasil penghitungan oleh BPKP dan ahli-ahli lainnya terdapat kemungkinan akan lebih besar (dari Rp78 triliun),” kata Burhanuddin.

Berdasarkan dua alat bukti, lanjutnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka, yakni Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman.

DPR Puji Kinerja Kejagung

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Habiburokhman memuji kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi oleh PT Duta Palma Group tersebut. Dia menambahkan saat kunjungan kerja dirinya kerap mendapat laporan banyak perusahaan sawit yang areal kebunnya lebih luas dari izin yang diberikan.

Dia mencontohkan sejumlah perusahaan sawit di Lampung yang sudah lama menjadi gunjingan masyarakat karena luas kebun sawit lebih dari luas areal yang mendapat izin kelola.

Habiburokhman mengharapkan penanganan kasus megakorupsi PT Duta Palma group menjadi patokan bagi Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus megakorupsi yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar lainnya.

“Khusus (kasus korupsi) Duta Palma, itu luar biasa. Hampir nggak pernah terbayang di saat-saat sebelumnya, tipikal tindak pidana seperti itu bissa ditindak. Karena itu kegelisahan kita semua. Kita minta yang seperti ini (kasus megakorupsi PT Duta Palma Group) dikembangkan terus,” ujar Habiburokhman.

Seorang polisi hutan mengamati populasi orangutan di hutan hujan ekosistem Leuser, yang sebagian besar wilayahnya berada di Provinsi Aceh (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Seorang polisi hutan mengamati populasi orangutan di hutan hujan ekosistem Leuser, yang sebagian besar wilayahnya berada di Provinsi Aceh (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)

Rano Al Fath dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga memuji kinerja Kejaksaan Agung yang mampu menangkap Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp78 triliun.

Dia mengingatkan agar Kejaksaan Agung mampu mengembalikan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan PT Duta Palma Group tersebut. Dia menyarankan pula agar fokus pengembalian kerugian negara juga berlaku pula terhadap kasus-kasus rasuah lainnya yang sedang dan akan ditangani oleh Kejaksaan Agung.

“Prinsipnya adalah tolong Pak Jaksa Agung selain dari tindakan bagaimana juga memulihkan aset terhadap kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jadi jangan sampai sia-sia, Pak jaksa Agung. Orangnya dipenjara tapi asetnya hilang,” tutur Rano.

Kejaksaan telah berhasil menangkap pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, pada 15 Agustus lalu. Tokoh yang juga dikenal dengan nama Apeng ini telah masuk daftar buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014. [fw/em]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.