Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tetap optimistis pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bisa mulai pada 2024.

Ia mengatakan biaya untuk membenahi Jakarta akan lebih mahal dibandingkan dengan membangun sebuah Ibu Kota Negara yang baru.

“Jadi daya dukung Jakarta ini sudah berat, memperbaikinya pun mungkin lebih mahal (daripada) kalau kita bikin baru. Jadi saya dari Kementerian PUPR dan eselon 1 bersepakat untuk itu,” ungkap Basuki.

Basuki mengatakan, permasalahan banjir di DKI Jakarta, contohnya, sudah tidak mampu ditangani dengan metoda National Capital Integrated Development (NCICD). Padahal, cara tersebut, kata Basuki, merupakan upaya pemulihan lingkungan atau environmental remediatPermasalahn lain yang tidak kalah pentingnya adalah sungai. Basuki memperkirakan 13 sungai yang ada di Jakarta kemungkinan besar tidak akan bisa mengalir ke laut meskipun telah dilakukan normalisasi, kecuali dibuat tanggul-tanggul yang lebih tinggi.

Benahi Jakarta Lebih Mahal Ketimbang Bangun Ibu Kota Baru

Rumah-rumah dan gedung-gedung di Jakarta yang terendam banjir, 1 Januari 2020. (Foto: BNPB via AFP)

Air minum juga bermasalah karena masyarakat terus menyedot air tanah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sedang membangun waduk Jatiluhur 1 dan 2 yang diperkirakan selesai pada 2030 mendatang. Meski begitu, kata Basuki, ibu kota harus segera pindah.

“Kalau kami berdasarkan kajian, itu harus pindah,” katanya.

Progres Pembangunan IKN

Basuki melaporkan perkembangan pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah sampai pada tahap pemetaan lahan. Menurutnya, kontrak pemetaan lahan tersebut akan dilakukan oleh kementeriannya pada 15 Juli mendatang.

Basuki menjelaskan, setelah pemetaan lahan, pemerintah akan mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional sebagai akses utama menuju IKN Nusantara. Proyek pembangunan yang akan diprioritaskan selanjutnya adalah pembangunan istana dan kantor presiden, dan empat gedung Kementerian Koordinator, gedung DPR/MPR dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi Agustus kita bikin hunian para pekerja, karena banyak mungkin sampai 200 ribuan, pekerja konstruksi, jangan sampai mereka bikin bedeng sendiri, kita siapkan rumah-rumah untuk para pekerja konstruksi itu,” jelasnya.

Potensi Jakarta

Menurut pengamat perkotaan Nirwono Yoga, membenahi DKI Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan membangun sebuah ibu kota negara baru.

Ia menjelaskan, dari segi infrastruktur, DKI Jakarta termasuk kota yang paling lengkap dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Indonesia, sehingga dalam proses perbaikannya pun tidak perlu membebani anggaran negara.

“Semua sumber modal ada di Jakarta, tidak menggunakan APBN sebenarnya kita bisa. Swasta bisa dilibatkan secara optimal, karena swasta kan ikut berkepentingan, karena banyak investasinya di Jakarta. Sementara kalau di IKN tidak memiliki kepentingan. Lalu terkait SDM, paling tinggi kan ada di Jakarta semua. Artinya saya justru melihat bisa jadi kita bisa lebih murah,” ungkapnya kepada VOA.

Jalan Thamrin di Jakarta lengang pada hari kelima pelaksanaan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di tengah pandemi COVID-19, 14 April 2020.

Jalan Thamrin di Jakarta lengang pada hari kelima pelaksanaan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di tengah pandemi COVID-19, 14 April 2020.

Dengan fasilitas lengkap yang telah dimiliki oleh DKI Jakarta sebelumnya, ia yakin permasalahan klasik di Jakarta seperti banjir, ancaman tenggelam karena penurunan muka air tanah dan polusi dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan, ia menilai jika berbagai permasalahan tersebut bisa diselesaikan, maka Jakarta bisa bersaing ketat dengan kota-kota besar yang ada di dunia.

Lebih jauh, Nirwono menyarankan kepada pemerintah, jadi atau tidaknya ibu kota pindah, DKI Jakarta tetap harus diperbaiki. Menurutnya, Jakarta tetap akan memiliki daya tarik tersendiri bagi investor dalam beberapa tahun ke depan berdasarkan potensi yang dimilikinya.

“Itu dalam tanda petik menunjukkan pesimisme dari pemerintah. Justru harusnya tidak begitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Bas seperti penurunan muka tanah, sungai tidak bisa mengalir, bahkan ancaman banjir dan tenggelam itu kan fakta yang harus dihadapi, harus kita selesaikan. Statusnya jadi atau tidak jadi Ibu Kota, itu harus dibereskan,” jelasnya.

“Kita harus memberikan keyakinan kepada seluruh warga DKI, bahwa Jakarta punya potensi besar, jadi suka atau tidak suka harus dibenahi, jadi atau tidak pindah ke IKN. Kenapa? Potensi infrastruktur DKI Jakarta terbaik di Indonesia, kurang lengkap apa di Jakarta dibandingkan dengan seluruh kota di Indonesia? Justru dengan potensi itu kita punya pikiran Jakarta harusnya sudah mulai bersaing dengan kota-kota besar di dunia,”pungkasnya.

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.