Sejumlah aktivis Bangladesh mengatakan, Senin (15/8), mereka telah memberi pengarahan kepada kepala urusan PBB yang berkunjung tentang berbagai pelanggaran berat termasuk pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Michelle Bachelet adalah kepala urusan HAM PBB pertama yang mengunjungi Bangladesh. Ia juga akan mengunjungi kamp-kamp yang menampung ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer tahun 2017 di Myanmar.

Ia bertemu dengan sejumlah aktivis HAM di Dhaka pada hari Senin.

“Kami mengatakan (Bangladesh) sekarang adalah negara polisi, bukan negara rakyat,” kata Sanjida Islam Tulee, saudara perempuan pejabat oposisi yang diduga diculik oleh Batalyon Aksi Cepat (RAB) pada 2013 dan tidak pernah kembali.

Aktivis Bangladesh Beri Penjelasan kepada Kepala Urusan HAM PBB

Anggota Batalyon Aksi Cepat Bangladesh (RAB) berjaga di depan kantor oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) selama pemogokan nasional di Dhaka, Bangladesh, Selasa, 11 Desember 2012. (Foto: AP)

“Kami mengatakan lebih dari 600 orang telah menjadi korban penghilangan paksa oleh badan-badan negara,” katanya kepada AFP, seraya menambahkan bahwa mereka juga berbicara tentang independensi peradilan negara itu.

Tulee adalah koordinator Mayer Daak (Panggilan Para Ibu), sebuah organisasi yang mewakili ratusan korban penghilangan paksa dan keluarga mereka, serta mereka yang tewas akibat kekerasan polisi.

Pada bulan Desember, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada RAB serta tujuh pejabat keamanan utama, termasuk kepala polisi nasional, atas pelanggaran HAM yang berat.

Para aktivis mengatakan bahwa sejak itu, situasinya membaik. Pembunuhan di luar proses hukum dan penghilangan paksa hampir tidak pernah lagi terjadi.

Pemerintah menyangkal tuduhan melakukan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum. Seorang menteri mengatakan bahkan mengatakan bahwa beberapa dari mereka yang hilang sebenarnya melarikan diri dari Bangladesh.

Aktivis juga menyuarakan keprihatinan kuat tentang undang-undang keamanan digital Bangladesh, yang diberlakukan pada 2018, yang menurut kelompok-kelompok HAM internasional digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat, mengekang kebebasan berekspresi, dan menarget jurnalis.

Bachelet bertemu tiga menteri pada hari Minggu.

Mereka memberi tahu Bachelet tentang bagaimana Bangladesh menderita akibat terorisme dan kekerasan, bahwa media kini telah bebas, dan bahwa telah ada kemajuan dalam evaluasi undang-undang keamanan digital, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataannya.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet pada 1 Desember 2021.(Foto: AP)

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet pada 1 Desember 2021.(Foto: AP)

Mereka “menyoroti upaya tulus pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan HAM”, tambah pernyataan itu.

Bangladesh juga meminta bantuan Bachelet untuk memulangkan para pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Menteri Luar Negeri M.A. Momen mengatakan dalam pernyataan itu bahwa kehadiran mereka di Bangladesh berisiko memunculkan radikalisme, kejahatan transnasional, dan lain-lain sehingga dapat membahayakan stabilitas regional.

Belum ada komentar dari kantor Bachelet terkait masalah itu. Mantan presiden Chili berusia 70 tahun itu akan mengundurkan diri dari perannya di PBB pada akhir bulan ini. [ab/uh]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.