GenPI.co – Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Arief Poyuono meminta pemerintah menghapus pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen dari yang seharusnya.

Menurut dia, kebijakan itu justru membebani petani sawit.

Arief mengatakan tata kelola CPO dan turunannya telah menyebabkan nasib para petani plasma sawit yang jumlahnya puluhan juta dan stakeholder industri sawit makin tidak jelas.

BACA JUGA:  BPKP dan Kejagung Bentuk Tim Khusus untuk Audit Perusahaan Sawit

Oleh karena itu, dia meminta DMO & DPO harus dicabut karena mempersulit ekspor CPO, yang mana akhirnya menyebabkan over stock di tangki-tangki penimbunan.

“Indonesia mendominasi produksi lemak dan minyak nabati dunia. Minyak kelapa sawit negara ini menyumbang sekitar 60 persen dari produksi minyak global dan menghasilkan pendapatan negara sebesar USD20 miliar pada 2020,” ujar Arief Poyuono, Kamis (7/7).

BACA JUGA:  Indonesia Terbitkan Izin Ekspor Sawit, Harga CPO Ambruk

Arief mengatakan merujuk data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, produksi lokal minyak sawit mentah (CPO) telah berkurang tahun ke tahun dari 2020 hingga 2021 bahkan ketika permintaan global terus meningkat.

Arief menjelaskan kenaikan harga CPO saat ini disebabkan banyaknya hambatan yang dihadapi industri antara lain pandemi covid-19, kekurangan tenaga kerja, musim hujan, banjir.

BACA JUGA:  Anggota DPR Pertanyakan Dana Sawit di BPDPKS

Menurut dia, dari tidak tersedianya pasokan pupuk hingga kekurangan minyak nabati di pasar dunia, telah mengakibatkan kekurangan besar-besaran dalam jumlah TBS dan CPO.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Artikel ini bersumber dari www.genpi.co.