GenPI.co Jabar – Ade Yasin didakwa memberikan suap kepada empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat ketika masih aktif sebagai Bupati Bogor.

Dia memberikan suap sebagai upaya untuk memuluskan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Uang yang diberikan Ade Yasin dalam kasus ini sebesar Rp 1.935.000.000 dan dalam kurun waktu Oktober 2021 hingga April 2022.

BACA JUGA:  Sidang Perdana Kasus Suap Ade Yasin Langsung Panas

“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.935.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” kata Jaksa penuntut umum (JPU) saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (13/7).

Ade Yasin menyerahkan sejumlah uang kepada Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah selaku Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Jabar.

BACA JUGA:  Ade Yasin diduga Arahkan SKPD Kumpulkan Uang untuk BPK

Uang tersebut untuk audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor 19/ST/XVIII.BDG/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Tugas Nomor 88/ST/XVIII.BDG/03/2022 tanggal 22 Maret 2022.

“Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,” ucapnya.

BACA JUGA:  Wabup Bogor Ingatkan Jajarannya untuk Tidak Mengikuti Ade Yasin

Empat pegawai BPK itu mengkondisikan agar LKPD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTO) yang bertentangan dengan kewajibannya.


Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Ade Yasin Didakwa Beri Uang Suap Rp 1,9 M Demi Raih Predikat WTP

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Artikel ini bersumber dari jabar.genpi.co.