SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Diskusi demi diskusi digelar untuk memecahkan persoalan PKL (pedagang kaki lima) dan banjir di Pamelasan. Sekarang Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M) Pamekasan berencana kembali menggelar FGD (Forum Group Discussion) untuk mencari solusi banjir yang menjadi bencana musimam di Pamekasan.

Dalam FGD yang akan digelar di Hotel Odaita, Pamekasan, Selasa (2/8/2022) ini, diharapkan ada solusi untuk banjir yang selama ini kerap terjadi dan menimbulkan banyak kerugian. Sehingga banjir yang menenggelamkan ribuan rumah warga itu, tak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang.

Ketua LP3M, Suroso mengatakan, setiap tahun di Pamekasan selalu diterpa banjir. Dalam setahun, bukan hanya sekali, bahkan lebih dari dua kali.

“Banjir yang kerap melanda Pamekasan ini, telah membuat warga trauma dengan kerugian yang cukup besar. Dan tentunya warga masih dibayang-bayangi kekhawatiran, di tahun-tahun mendatang, Pamekasan masih tetap banjir,” ujar Suroso kepada SURYA, Senin (1/8/2022).

Suroso mengaku rumahnya juga kebanjiran awal Maret 2022 lalu, sehingga merusak dua set komputer, lemari es dan mesin pompa air. Dan setiap kali terjadi banjir, yang dilakukan pemerintah, baik pemkab maupun pemprov, hanya datang mengunjungi warga terdampak dan memberikan bantuan sekadarnya.

Suroso berharap, untuk penanganan banjir seharusnya pemerintah memberikan solusi. Dan paling tidak membuat terobosan baru, karena sampai saat ini ia tidak melihat ada penanganan riil dari pemerintah dalam mengatasi banjir di Pamekasan.

“Dalam mengatasi banjir ini, setidaknya bisa merumuskan rencana aksi yang bisa dilakukan, sesuai dengan kemampuan pemkab. Dan juga merumuskan langkah-langkah, serta terobosan agar dapat dukungan, baik dari Pemprov Jatim, maupun pemerintah pusat,” papar Suroso.

Suroso menilai, penyebab banjir di Pamekasan ini ada beberapa faktor. Seperti keberadaan lahan di kawasan hulu yang gundul dan hampir tidak adanya penanaman hutan kembali.

Selain itu banyak penambang galian C ilegal yang dibiarkan sehingga memperparah kerusakan hutan. Termasuk kondisi sungai sebagai sarana transformasi air menuju muara, sudah tidak mampu lagi untuk menampung air, akibat terjadinya pendangkalan.

Keberadaan drainase di sejumlah perkantoran di kawasan kota masih belum berfungsi maksimal. Apalagi di saat banjir melanda, kondisinya berbarengan dengan pasangnya air laut. “Belum lagi, kesadaran masyarakat Pamekasan, terhadap ancaman banjir ini masih kurang,” ujar Suroso.

Selanjutnya Suroso mengungkapkan, FGD akan dihadiri Wakil Bupati Pamekasan, RB Fattah Jasin, yang akan memberikan arahan, juga mengundang sejumlah pimpinan (organisasi perangkat daerah).

Seperti kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta beberapa dinas terkait. Kemudian anggota DPRD, camat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, perwakilan warga yang terdampak banjir. ****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.