Jakarta: Ketua Komisi I Meutya Hafid menyebutkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat disahkan menjadi Undang-Undang maksimal September 2022. Pengesahan bakal beleid ini mengikuti masa sidang DPR di periode Agustus-September 2022.
 
“Insyaallah masa sidang ini (periode Agustus-September 2022) selesai,” kata Meutya di Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2022.
 
Di tengah transformasi digital, RUU PDP menjadi salah satu rancangan UU yang krusial. Sebab, menyangkut masalah data dan privasi masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berkaca dari kasus-kasus pencurian dan bocornya data-data di berbagai layanan secara daring, kehadiran UU ini semakin dibutuhkan agar ada regulasi yang lebih kuat dan mengikat dalam menindak masalah di ruang siber.
 
Sebelumnya, pembahasan RUU PDP sempat tertunda karena ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait lembaga pengawas yang bertugas mengawasi praktik perlindungan data pribadi di Indonesia. DPR menginginkan ada lembaga independen khusus untuk menangani masalah perlindungan data pribadi, sehingga kerjanya bisa bersifat netral.
 
Sementara itu, pihak pemerintah menginginkan lembaga itu berada langsung di bawah komando Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dengan begitu, kinerja penanganan kasus pelanggaran perlindungan data pribadi dapat lebih efisien.
 
Namun, perbedaan masalah itu sudah menemukan titik terang dan telah ada solusi, sehingga nantinya lembaga pengawas tetap bisa bekerja memastikan praktik perlindungan data di Tanah Air berjalan baik.
 
Meutya meyakini nantinya posisi lembaga perlindungan data pribadi memiliki kinerja yang kuat. “Intinya nanti kewenangannya (lembaga pengawas perlindungan data pribadi), jadi tidak cuma (dilihat) dari apa dasar hukum-dasar hukumnya. Tapi yang penting kan kewenangannya kita buat kuat gitu,” ujar Meutya.
 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berharap RUU PDP bisa dapat selesai diundangkan pada 2022. Sehingga praktik perlindungan data pribadi bagi masyarakat Indonesia bisa berjalan lebih maksimal.
 
“Mudah-mudahakan di masa sidang ini tersedia cukup waktu bagi panitia kerja DPR RI, sehingga bisa dilanjutkan pertemuan rapat-rapatnya dan RUU PDP bisa segera diundangkan,” kata Johnny.
 

(AZF)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.