SURYA.CO.ID, LAMONGAN – Rencana memberlakukan larangan menjual minuman keras (miras) di tempat hiburan malam di Lamongan, bakal menjadi pukulan bagi para pelaku usaha sektor tersebut. Tetapi pelarangan itu bakal diterapkan usai hasil hearing antara Komisi A DPRD dengan beberapa instansi untuk membahas perizinan tempat hiburan malam, Rabu (6/7/2022).

Tempat hiburan malam yang dibahas itu antara lain jenis kafe, resto, rumah karaoke dan sejenisnya. Selain melarang miras, semua tempat hiburan itu juga dilarang mendatangkan disc jockey alias DJ.

“Hingga saat ini penerbitan izin untuk minuman beralkohol di Lamongan belum ada sama sekali. Termasuk DJ juga dilarang,” kata Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri kepada SURYA usai menggelar hearing dengan sejumlah OPD terkait, Rabu (6/7/2022).

Komisi A sengaja menggelar hearing terkait perizinan perdagangan minuman beralkohol, hiburan malam, dan penggunaan alat musik serta DJ di kafe, resto atau tempat hiburan, di Ruang Banggar DPRD Lamongan.

OPD yang diundang di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), serta Satpol PP Lamongan.

Instansi yang datang juga diminta menjawab persoalan yang masuk ke wakil rakyat terkait perkembangan tempat hiburan, kafe dan rumah bernyanyi. Selain itu, Komisi A juga menegaskan bahwa di seluruh tempat hiburan di Lamongan tidak diperbolehkan mendatangkan DJ.

“Semua izin yang terbit untuk alkohol 0 persen (zero alcohol). Nantinya kami juga meminta kepada instansi terkait untuk segera menindak semua apabila masih ada yang mendatangkan DJ,” tegas Hamzah.

Komisi A merekomendasikan agar Satpol PP terus mengawasi serta intens menggelar razia di rumah karaoke yang ada di wilayah Lamongan.

Hamzah juga menjelaskan bahwa dari hasil hearing, semua pihak sepakat untuk melakukan pengecekan terhadap semua perizinan tempat hiburan malam, kafe, resto, dan lainnya.

“Kami Komisi A tidak mau lagi mendengar ada tempat hiburan yang masih mendatangkan DJ. Yang kami tagih nanti adalah Satpol. Kembalikan ketertiban seperti sebelum marak memasukkan DJ,” ungkapnya.

Semua fixed dan menyepakati hasil dari hearing. “Sekarang juga kami tekankan supaya Satpol PP segera meniadakan minuman beralkohol dan DJ. Jangan ada yang lempar tanggungjawab. Semua jelas kewajibannya,” tandasnya. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.