Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tak kesulitan membuktikan dugaan kasus suap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Bukti suap dan gratifikasi terkait terkait izin usaha pertambangan dinilai sudah cukup.
 
“Saksi ada, justru saksi-saksinya itu kan orang yang diduga mentransfer, menyerahkan tunai, itu kan banyak yang menyatakan itu,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Minggu, 31 Juli 2022.
 
KPK memiliki lebih dari seratus bukti terkait penerimaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal itu diyakini dapat membuktikan Mardani menerima suap meski pemberinya tidak diproses hukum karena sudah meninggal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Yang penting alat buktinya cukup, istilahnya gitu loh. Alat bukti dalam dugaan suap menyuap yang mengaitkan Mardani Maming dengan Hendry Soetio (pemberi suap) itu justru menurut saya, alat buktinya lebih cukup,” tutur Boyamin.
 
KPK diminta tidak terpengaruh Mardani yang menyebut kasusnya merupakan permasalahan bisnis. Menurut Boyamin, Mardani sengaja membungkus penerimaan suap dan gratifikasi dengan model kerja sama bisnis.
 

“Namanya kerja sama itu kan paling tidak ada satu diantara dua syarat, yaitu setor modal atau ikut kerja. Nah, dua-duanya ternyata tidak ada, berarti ini kan ada dugaan terkait pemberian suap atau gratifikasi,” ujar Boyamin.
 
Mardani merupakan tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengendali PT PCN Henry Soetio terbebas dari jeratan hukum sebagai pemberi suap karena sudah meninggal.
 
Mardani juga diyakini sudah berkali-kali menerima duit dari Hendry dalam kurun waktu 2014 sampai 2020. Beberapa duit yang diterima diambil oleh orang kepercayaannya atau masuk dari perusahaan Mardani. Totalnya mencapai Rp104,3 miliar.
 
Dalam kasus ini, Mardani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 

(ADN)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.