Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawal ekspor perdana 52,4 ton rumput laut kering asal Kalimantan Utara ke Vietnam dengan nilai Rp2,3 miliar, sekaligus menandai ekspor melalui jalur laut dari Tarakan ke Vietnam.
 
“Tentu ini sangat menggembirakan, terutama produk rumput laut yang selama ini masih dilalulintaskan secara domestik melalui Makassar dan Surabaya merupakan potensi besar untuk ekspor ke depannya,” kata Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Widodo Sumiyanto dalam siaran pers, Senin, 19 September 2022.
 
Widodo berharap kegiatan ini mendorong geliat usaha kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, Provinsi Kaltara terutama di perairan sekitar Pulau Tarakan, perairan Kabupaten Nunukan, dan Pulau Sebatik, merupakan salah satu provinsi yang termuda di Indonesia sebagai penghasil rumput laut kering jenis Eucheuma cottonii, dengan produksi mencapai 60 ribu ton per tahun. “Potensi produksinya bisa mencapai 5.000 ton per bulan,” kata Widodo.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


BKIPM terus berupaya meningkatkan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan di tingkat global melalui implementasi Quality Assurance (QA) hasil perikanan hulu hilir. Kegiatan ini ditunjukkan melalui sertifikasi jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
 
Selain itu Widodo menyebut jajaran BKIPM juga mengembangkan digitalisasi pelayanan dalam rangka mempermudah akses pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
 

 
BKIPM telah melakukan langkah-langkah kegiatan strategis meliputi Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikator QA telah dilaksanakan di 15 daerah. Kemudian Pencanangan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) untuk 10 ribu sertifikat kepada pemasok UMKM bidang perikanan.
 
“Kita juga mendorong terbentuknya sistem kelola penanganan mutu berstandar nasional dan internasional,” katanya.
 
Dari sisi kelembagaan, BKIPM juga melakukan berbagai perjanjian kerja sama dan MoU bersama instansi terkait untuk mendukung program akselerasi KKP. Lalu penyediaan jalur transportasi, beragam kerja sama dengan berbagai lini seperti dibukanya beberapa jalur direct call dari sejumlah bandara.
 
“Diharapkan ini dapat memberi solusi dan semangat untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri bagi para pelaku usaha skala besar maupun UMKM,” jelas Widodo.

 

(HUS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.