Merdeka.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi di Jawa Tengah bulan Juli 2022 sebesar 4,28 persen atau turun 0,69 dari Juni lalu yang berada di angka 4.97 persen.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun membeberkan caranya menurunkan angka inflasi itu, mulai dari optimalisasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan komunikasi intens dengan Bank Indonesia.

“Teman-teman di tim pengendali inflasi, TPID, kami minta untuk berjaga-jaga. Kami dengan Bank Indonesia selalu komunikasi terus menerus dan kemudian indikator-indikator yang menurunkan inflasi betul-betul kami pelototi,” kata Ganjar di kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Rabu (3/8). Seperti dilansir dari Antara.

Ganjar mengungkapkan, pihaknya juga mengajak badan usaha milik daerah (BUMD) di Jateng melakukan intervensi terkait pengendalian harga komoditas, khususnya cabai dan bawang merah agar harganya di pasaran tidak naik.

Selain itu, Pemprov Jateng turut berupaya mengendalikan harga bawang putih untuk menekan inflasi sebab harga bawang putih di Jateng rentan naik lantaran angka produksi masih cukup rendah.

“Karena itu Jumat kami akan datang ke Tegal. Kami kerja sama juga dengan BI, di sana akan kami dorong peningkatan produk bawang putih karena komoditas ini rentan. Kalau produksi ditambah, kebutuhan dalam negerinya jaraknya tidak terlalu tinggi, maka ini akan bisa kita kendalikan,” ujarnya.

Untuk mengakomodasi semua upaya itu, Ganjar menjelaskan jika pihaknya sudah memiliki aplikasi yang bisa memberikan data informasi harga komoditas, termasuk data supply komoditas tersebut.

“Kami punya kok sistem informasi harga komoditas menggunakan aplikasi. Saya minta kawan-kawan di kabupaten, kota, dan dinas terkait update terus menerus data itu agar kami bisa tahu. Jadi tidak hanya di hilir di harga saja, tapi di supply juga dihitung. Kami cepat-cepat komunikasi ke pemerintah daerah tetangga kiri kanan atau penghasil sehingga kita bisa cepat,” katanya.

Ganjar mengatakan pemerintah daerah mesti terus menyiapkan diri dan terus melakukan pengawasan, terlebih lagi Presiden Joko Widodo juga telah memberikan amanah kepada daerah.

“Pak Presiden pernah memberikan perintah kepada kami agar daerah jangan ragu untuk mengintervensi, maka butuh regulasi-regulasi yang diperbaiki agar dalam situasi yang tidak pasti ini kami harapkan daerah meresponsnya cepat,” ujar Ganjar.

[ded]


Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.