Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan serah terima aset bidang perumahan ke sejumlah pemerintah daerah (Pemda) senilai Rp68 miliar. Aset tersebut dapat dimanfaatkan Pemda sekaligus mensukseskan Program Sejuta Rumah di Indonesia.
 
Adapun aset bidang perumahan yang diserahkan antara lain aset bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp43,6 miliar, rumah susun (rusun) Rp15,1 miliar dan rumah khusus (rusus) Rp9,3 miliar.
 
“Kementerian PUPR akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembangunan infrastruktur dan perumahan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Agustus 2022.






Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aset yang diserah terimakan tersebar di seluruh wilayah Indonesia antara lain di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Jember.
 
Selanjutnya di Kabupaten Subang, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Polewali Mandar, Kota Manado, Kota Gorontalo dan Kota Jayapura. 
 
Iwan menambahkan, berdasarkan arahan Menteri PUPR permasalahan serah terima aset ini perlu segera dapat dituntaskan. Hal itu dikarenakan selama aset tersebut belum diserahterimakan atau dihapuskan dari neraca Kementerian PUPR, maka aset tersebut akan terus menjadi temuan dan menurunkan penilaian kinerja instansi.
 

Salah satu langkah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan dalam penyelesaian serah terima aset tersebut adalah dengan adanya inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) yang ada, serta percepatan proses serah terima aset.
 
Selain itu, yang dibangun oleh eks Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2012-2014 melalui Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh (BSPK).
 
Kemudian PSU dengan komponen bantuan berupa jaringan jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), tempat sampah, dan MCK Komunal, serta aset likuidasi eks Satker Pembangunan Perumahan dan Fasilitasi Rumah Umum yang dibangun pada TA 2015 – 2020.
 
Lebih lanjut, Iwan memaparkan pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil atau selesai jika pembangunan tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat selaku penerima manfaat. Untuk merealisasikan hal itu, maka hasil-hasil pembangunan di bidang perumahan perlu segera dilakukan serah terima ke penerima bantuan untuk segera dapat dinikmati manfaatnya.
 
Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan penandatanganan BAST dan Naskah Hibah tersebut setidaknya ada sejumlah aset yang diserahterimakan ke Pemda. 
 
“Pada kegiatan ini kami juga melaksanakan desk percepatan serah terima aset untuk beberapa kabupaten/kota yang asetnya masih terkendala. Kami berharap pemerintah daerah bisa segera memanfaatkan aset perumahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya. 
 

(KIE)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.