TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan soal filantropi tentang pentingnya prinsip amanah, kehati-hatian, memahami dan melaksanakan seluruh aturan yang ada dalam kegiatan dan pengelolaan lembaga filantropi.

Prinsip-prinsip itu diperlukan agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang disangkakan kepada lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

“Kasus yang disangkakan kepada ACT ini menjadi kritik dan ibroh (pelajaran) yang sangat berharga buat semua pihak termasuk lembaga-lembaga filantropi sejenis lainnya, agar menjalankan prinsip-prinsip amanah, kehati-hatian, memahami dan melaksanakan seluruh aturan yang ada. Agar jangan salah langkah, akhirnya jadi fitnah, dan merugikan nama baik lembaga filantropi, mencederai kepercayaan donatur dan merugikan warga penerima manfaat,” kata Hidayat Nur Wahid ketika menerima pengurus Yayasan Wihdatul Ummah periode 2022-2027, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Pengurus Yayasan Wihdatul Ummah Jakarta Selatan yang dipimpin Ishaq Maulana (Ketua Yayasan) didampingi beberapa pengurus lainnya.

Dalam pertemuan itu, Ishaq Maulana menyampaikan program kerja Yayasan Wihdatul Ummah. Salah satunya adalah meng-upgrade yayasan ini untuk juga menjadi lembaga amil zakat.

Sejak berdiri pada tahun 2016, Yayasan Wihdatul Ummah yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, belum menjadi lembaga amil zakat. Saat ini Yayasan Wihdatul Ummah sedang memproses dengan melengkapi persyaratan dan dokumen untuk menjadi lembaga amil zakat.

“Kami ingin meluaskan kinerja Yayasan dengan meng-upgrade agar juga menjadi lembaga amil zakat” tutur Ishaq Maulana.

Tetapi Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar upaya Yayasan Wihdatul Ummah untuk mengupgrade diri menjadi lembaga amil zakat harus benar-benar dilakukan secara profesional dan amanah serta taat hukum agar lembaga filantropi benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan tidak terulang lagi kasus seperti yang disangkakan kepada ACT.

“Kasus ACT ini mestinya menjadi koreksi dan pelajaran bagi semua pihak termasuk yang bergerak di bidang filantropi. Kehadiran Yayasan Wihdatul Ummah agar tidak menjadi bagian dari masalah, melainkan hadir sebagai bagian dari solusi atasi masalah kemanusiaan dan lainnya. Kasus ACT telah menjadi masalah bagi banyak pihak, seperti organisasi, penerima manfaat, keluarga, anak-anak, dan lainnya. Semua terdampak akibat masalah yang disangkakan terjadi dengan beberapa pimpinan (ACT), dan Kementerian Sosial (Kemensos) yang diduga tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaannya dengan maksimal,” papar Hidayat.

Menurut Hidayat, kasus ACT mestinya bisa dikoreksi dan dihindari dari awal apabila Kemensos menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi dengan baik terhadap lembaga-lembaga filantropi termasuk terhadap ACT.


Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.